Banda Aceh – Dirut PT PEMA, Ali Mulyagusdin beserta staf mengunjungi Kantor Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada Selasa (21/2/2023) dalam rangka audiensi dan pemaparan bisnis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe dan bisnis sektor Perikanan dengan ketua DPRA, Saiful Bahri, serta Ketua Komisi II dan Ketua Komisi III.
Pada kesempatan ini, Ali menyampaikan kendala-kendala yang menghambat pengelolaan KEK Arun Lhokseumawe antara lain pengelolaan asset yang belum sepenuhnya diserahkan kepada Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) yang dalam hal ini diamanatkan kepada PT Patriot Nusantara Aceh. Sehingga Patriot belum maksimal dalam pengelolaan asset di KEK Arun Lhokseumawe.
KEK Arun Lhokseumawe dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2017 dan resmi beroperasi pada 14 Desember 2018 lalu. Pemerintah menunjuk BUPP KEK yaitu PT Patriot Nusantara Aceh untuk mengelola areal seluas 2.622,48 hektar. Untuk pengelolaan lahan 2.600 hektar tersebut, sampai saat ini BUPP belum mendapatkan perjanjian KSO dari pemilik lahan. Sehingga BUPP belum dapat menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 5 Tahun 2017 dimaksud. Menurut Ali, wajar jika KEK Arun masuk dalam kategori kurang optimal karena memang pengelolaan kawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Dalam pertemuan tersebut pria yang akrab dipanggil Pon Yahya, mendorong agar program pembenahan pengelolaan KEK Arun Lhokseumawe dapat terimplementasikan dengan baik. Lebih lanjut Pon Yahya menyampaikan beberapa hal sebagai masukan. Diantaranya , agar Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk segera menyerahkan hak pengelolaan aset ke PT Patriot, dan peran serta PT PEMA sebagai salah satu pemegang saham di PT Patriot agar pro aktif dan memohon berbagai rekomendasi dan dukungan kepada Pemerintah Aceh.
“Kita harus mendorong agar program pembenahan KEK Arun Lhokseumawe ini dapat dijalankan dengan baik, dan dilakukan secepatnya agar dapat bermanfaat bagi rakyat Aceh”, tutur Pon Yahya.
“PEMA harus bergerak cepat dalam menjalankan program bisnis sektor perikanan, karena sumber daya perikanan Aceh sangat melimpah dan menguntungkan, selain itu PT PEMA juga harus menggali berbagai potensi bisnis lainnya yang ada di Aceh, tentunya DPRA dalam hal ini akan terus mendorong dan mendukung PT PEMA, mengingat PT PEMA adalah BUMA yang menjadi ujung tombak Pemerintah Aceh dalam mendapat Pendapatan Asli Aceh (PAA)” tambah Ansari, Ketua Komisi III, menutup pembicaraan.
Selanjutnya, Ali Mulyagusdin dalam kesempatan tersebut memohon kepada seluruh stakeholders yang ada di Aceh untuk terus memberi saran dan dukungan , sehingga PT PEMA dapat memberikan konstribusi pendapatan yang maksimal dalam upaya peningkatan PAA kedepannya. – (Humas PEMA)
